DaerahHukumNews

​Disorot Tajam! Pemasangan Tiang Listrik di Lombok Tengah Diduga Abaikan Izin dan Standar Teknis

• 20 Oktober 2026
- Iklan / Advertorial -
[ Slot Iklan Atas Berita ]

​LOMBOK TENGAH, SASAK TIMES — Proyek pemasangan tiang listrik di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di Kecamatan Praya Barat, menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis muda. Aliansi Pemuda Praya Barat, melalui Ruslan, mendesak PT PLN (Persero) beserta vendor pelaksana, PT Kencana Teknikatama Sentosa, untuk segera memberikan klarifikasi terbuka terkait kelengkapan perizinan serta standar teknis pekerjaan di lapangan.

​Ruslan menduga terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut. Mulai dari kejelasan dokumen perizinan, kesesuaian tata ruang, koordinasi lintas instansi dengan pemerintah daerah hingga desa, hingga kualitas konstruksi pemasangan tiang listrik yang dinilai perlu diaudit secara menyeluruh.

​“Jangan sampai pekerjaan infrastruktur dilakukan tanpa kejelasan perizinan dan mengabaikan standar keselamatan. PLN tidak boleh lepas tangan terhadap pekerjaan vendor yang mengatasnamakan kepentingan pelayanan publik,” tegas Ruslan, Senin (19/10/2026).

​Selain masalah administrasi, Ruslan juga menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada fondasi sejumlah tiang listrik. Berdasarkan pemantauannya di lapangan, ditemukan pemasangan tiang yang diduga tidak menggunakan pengecoran fondasi sebagaimana mestinya.

- Iklan / Sponsor -

​Tak hanya itu, jarak titik penanaman sejumlah tiang dinilai terlalu dekat dengan badan jalan sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna lalu lintas dan perlu segera dievaluasi oleh instansi teknis berwenang.

​Desak Pemanggilan dan Evaluasi Total

Atas berbagai persoalan tersebut, pihaknya mendesak Bupati Lombok Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa terkait untuk segera memanggil pihak PLN dan PT Kencana Teknikatama Sentosa. Pemanggilan ini diperlukan guna memeriksa seluruh dokumen perizinan dan spesifikasi teknis pekerjaan.

​“Kami tidak ingin aturan hanya menjadi formalitas di atas kertas. Jika pekerjaan ini memang telah memenuhi seluruh persyaratan, silakan buktikan dengan dokumen yang sah. Namun, jika ditemukan pelanggaran administrasi atau ketidaksesuaian teknis, jangan dibiarkan berlarut-larut. Pekerjaan harus dievaluasi dan dapat dihentikan sementara sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

​Ruslan menegaskan, apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan indikasi pelanggaran hukum yang merugikan atau membahayakan publik, aparat penegak hukum (APH) harus turun tangan. Menurutnya, aspek keselamatan masyarakat dan kepatuhan hukum wajib menjadi panglima dalam setiap proyek pembangunan.

​“Kami mendesak PLN dan vendornya tidak bungkam. Buka dokumen perizinan, jelaskan standar teknis yang digunakan, dan pastikan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan. Jangan tunggu sampai muncul persoalan keselamatan baru kemudian bertindak. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas!” tutupnya.

​(Red/Sasaktimes)

- Iklan / Advertorial -