Demokrasi tidak selalu kehilangan maknanya melalui perebutan kekuasaan secara terang-terangan. Terkadang, demokrasi justru mengalami kemunduran secara perlahan melalui proses-proses kelembagaan yang secara formal tampak sah, tetapi menyisakan pertanyaan mengenai keadilan, transparansi, dan objektivitas.
Di sinilah persoalan seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) perlu ditempatkan. Polemik yang berkembang bukan sekadar dinamika pemilihan tujuh orang komisioner, melainkan menyangkut persoalan yang lebih mendasar: apakah mekanisme pengisian jabatan publik benar-benar telah berjalan berdasarkan prinsip meritokrasi, atau justru rentan dipengaruhi relasi kekuasaan dan kepentingan tertentu?
Dua pemberitaan Poroside pada 11 November 2026 menghadirkan persoalan yang patut menjadi perhatian publik. Berita pertama mengangkat dugaan hubungan kekerabatan antara salah satu calon yang dinyatakan terpilih dengan Ketua Komisi I DPRD NTB. Berita kedua memuat keberatan Ali Alkhairy, anggota Komisi I DPRD NTB, terhadap mekanisme pembahasan dan penetapan tujuh nama calon anggota KPID.
Kedua pemberitaan tersebut memang belum membuktikan adanya praktik nepotisme maupun pelanggaran prosedur. Namun, munculnya dugaan konflik kepentingan dan keberatan dari anggota komisi yang terlibat langsung dalam proses seleksi merupakan alasan yang cukup bagi publik untuk meminta penjelasan secara terbuka. Dalam demokrasi, kepercayaan tidak boleh hanya dibangun melalui pernyataan bahwa semuanya telah berjalan sesuai aturan, melainkan harus lahir dari proses yang dapat diperiksa, diuji, dan dipertanggungjawabkan.
Ketika Meritokrasi Berhadapan dengan Relasi Kekuasaan
Persoalan paling mendasar dalam polemik ini adalah bagaimana memastikan bahwa jabatan publik diberikan berdasarkan kapasitas, integritas, dan kompetensi, bukan karena kedekatan dengan pusat kekuasaan. Kita tentu tidak boleh menyimpulkan bahwa seseorang tidak layak menjadi komisioner hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan pejabat publik. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengikuti seleksi. Namun, hak untuk mengikuti seleksi tidak boleh berubah menjadi hak istimewa untuk memperoleh perlakuan khusus.
Di sinilah perbedaan antara meritokrasi dan nepotisme menjadi penting. Meritokrasi menempatkan kompetensi sebagai dasar penilaian, sedangkan nepotisme menempatkan relasi kekerabatan sebagai faktor keuntungan. Pertanyaan substantifnya bukan sekadar benar atau tidaknya hubungan kekerabatan tersebut, melainkan apakah hubungan itu memengaruhi proses penilaian, pengambilan keputusan, atau hasil akhir seleksi.
Rapat Pleno dan Ujian Integritas Kelembagaan
Persoalan berikutnya menyangkut keberatan yang disampaikan Ali Alkhairy mengenai mekanisme rapat pleno Komisi I DPRD NTB. Dalam pemberitaan, Ali mempersoalkan adanya tujuh nama yang diduga telah lebih dahulu disodorkan sebelum pembahasan dan penilaian menyeluruh terhadap 21 peserta uji kelayakan dan kepatutan dilakukan.
Pernyataan tersebut harus ditempatkan sebagai bentuk pengawasan internal, namun substansinya tetap patut dijawab secara kelembagaan. Sesuai Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, anggota KPI Daerah dipilih atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Keterbukaan ini mencakup kejelasan sistem pemeringkatan, dasar pertimbangan, serta tindak lanjut terhadap keberatan yang muncul.
KPID, Amanah Publik, dan Perspektif Marhaenisme
KPID merupakan lembaga strategis dalam menjaga kualitas penyiaran, menyajikan informasi yang sehat, serta merawat independensi di tengah arus disinformasi. Independensi lembaga ini harus dijaga sejak proses rekrutmen awal, bukan baru dipertanyakan setelah komisioner dilantik.
Sebagai alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), saya memandang polemik ini tidak dapat dilepaskan dari etika kekuasaan. Marhaenisme mengajarkan bahwa kekuasaan adalah instrumen pembebasan dan keadilan sosial, bukan privilese segelintir elite. Ketika akses jabatan publik lebih ditentukan oleh kedekatan ketimbang kapasitas, prinsip kesetaraan akan kehilangan makna.
Pertanggungjawaban Tidak Boleh Berhenti
Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa DPRD NTB telah menetapkan dan menyerahkan tujuh nama calon anggota KPID periode 2026–2029 kepada Gubernur NTB pada 11 November 2026. Oleh karena itu, langkah paling bijak adalah membuka penjelasan kelembagaan secara transparan guna memulihkan kepercayaan publik. Apabila tidak ada pelanggaran, keterbukaan dokumen akan mengakhiri spekulasi; sebaliknya jika ada ketidaksesuaian, evaluasi korektif wajib ditempuh.
Pada akhirnya, seleksi KPID NTB harus menjadi pelajaran penting. Jabatan komisioner bukanlah hadiah politik atau ruang kompromi kepentingan, melainkan amanah publik yang menuntut integritas tertinggi. Demokrasi bukan milik mereka yang dekat dengan kekuasaan, melainkan hak seluruh rakyat yang harus dijaga bersama.
Oleh: Husnul Yakin
(Alumni GMNI / Bendahara Persatuan Alumni GMNI NTB Periode 2018–2023)