PRAYA, SASAK TIMES – Perjalanan 25 tahun kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia dievaluasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kabupaten Lombok Tengah. Evaluasi ini dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama jajaran OPD di Kantor Bapperida Lombok Tengah, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Indeks Kinerja Otonomi Daerah (IKOD) dengan memotret efektivitas dan tantangan nyata di tingkat kabupaten. Dalam pembahasan tersebut, isu utama yang paling menonjol adalah masih lemahnya kemandirian fiskal daerah.
Diketahui, postur APBD Kabupaten Lombok Tengah saat ini hampir menyentuh angka Rp3 triliun. Namun, angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bertengger di kisaran Rp500 miliar. Ketimpangan ini menegaskan bahwa pembiayaan pembangunan daerah di Lombok Tengah masih sangat bergantung pada kucuran dana transfer dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Lombok Tengah tetap mencatatkan kinerja positif di sektor tata kelola administrasi, seperti keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belasan kali berturut-turut hingga penerapan digitalisasi pemerintahan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lombok Tengah, Murdi, menyoroti masalah pembagian urusan antara pusat dan daerah yang dirasa masih mengekang. Ia menilai ruang gerak daerah kerap tersumbat oleh aturan-aturan sektoral yang dibuat oleh pemerintah pusat.
“Desentralisasi tidak semestinya hanya soal administrasi, tapi daerah juga butuh ruang desentralisasi politik agar bisa mandiri. Menjaga persatuan bukan dengan menyeragamkan, melainkan dengan memberi ruang bagi setiap daerah untuk bertumbuh sesuai jati dirinya,” tegas Murdi.
Berbagai masukan dan temuan kondisi riil dari FGD di Lombok Tengah ini akan dibawa oleh BRIN sebagai bahan kajian. Hasil rumusan tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi awal kepada pemerintah pusat untuk memperbaiki tata kelola desentralisasi dan otonomi daerah secara nasional di masa mendatang.