Lombok Tengah, Sasak Times – Rangkaian peristiwa kekerasan dan pelecehan seksual yang belakangan mencoreng citra sejumlah lembaga pendidikan di Nusa Tenggara Barat (NTB) memicu keprihatinan mendalam. Merespons kegelisahan publik tersebut, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Lombok Tengah mengambil langkah cepat dengan mengumpulkan berbagai elemen masyarakat.
Bertempat di Aula Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Tengah pada Sabtu (11/07/2026), Lakpesdam NU menggelar agenda strategis bertajuk Rembuk Pesantren. Forum ini menjadi ruang konsolidasi bagi para pimpinan pondok pesantren (ponpes), kepala madrasah, tenaga pendidik, hingga perwakilan santri se-Lombok Tengah.
Ketua Lakpesdam NU Lombok Tengah, Habib Maani, menegaskan bahwa forum ini merupakan langkah mitigasi awal dan wujud nyata kepedulian institusi terhadap perlindungan santri.
“Kehadiran kita semua hari ini adalah bentuk simpati sekaligus keprihatinan atas peristiwa-peristiwa kelam yang dialami santri belakangan ini. Inilah tujuan utama Lakpesdam NU mengadakan rembuk, guna mencari solusi konkret sekaligus memberikan dorongan moral agar para korban tetap kuat menjalani proses pemulihan,” tegas Habib Maani dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Habib menekankan pentingnya membangun sistem deteksi dini di lingkungan pesantren. Ia menyoroti dua aspek fundamental yang harus dipahami oleh setiap pengelola pendidikan.
“Pertama, kita harus mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelecehan dan kekerasan di ponpes secara seksama. Kedua, seluruh elemen pesantren harus bisa mengenali gejala dan tingkah laku awal yang berpotensi mengarah pada tindakan pelecehan seksual,” imbuhnya.
Dukungan Penuh PBNU dan Akademisi
Keseriusan pergerakan di tingkat daerah ini turut diatensi langsung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Prof. Dr. Ahmad Suaidi, salah satu pengurus PBNU yang hadir dalam forum tersebut, mengapresiasi kesigapan Lakpesdam NU Lombok Tengah.
Dalam pemaparannya, Prof. Ahmad Suaidi mendorong terwujudnya sinergi perlindungan santri yang sejalan dengan regulasi negara.
Baca Juga : Rayakan Usia ke-45 Tahun, BINUS University Buka Program Beasiswa Kuliah Hingga 45 Persen
“Peraturan Daerah (Perda) tentang Pondok Pesantren adalah turunan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 yang memfasilitasi pemberdayaan serta dukungan bagi pesantren. Kita berharap seluruh pimpinan ponpes NU di Lombok Tengah dan Lakpesdam dapat bersinergi dengan pemerintah untuk melawan kekerasan, sekaligus memberdayakan santri secara aman,” papar Ahmad Suaidi.
Gagasan perlindungan yang lebih sistematis kemudian disuarakan oleh akademisi UIN Mataram, Hj. Athik Hidayatullah Ummah. Ia mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus di setiap pesantren.
“Satgas ini berfungsi mengawasi dan mengidentifikasi potensi kekerasan sejak dini. Ingat, pelecehan dan kekerasan itu bukan hanya secara fisik, tapi juga verbal. Termasuk di dalamnya tindakan bullying (perundungan) atau pembicaraan yang berbau pornografi,” jelas Hj. Athik.
Senator NTB Turun Tangan
Usulan pembentukan Satgas tersebut langsung mendapat dukungan penuh dari Anggota DPD RI Dapil NTB, TGH Ibnu Khalil, yang turut hadir dalam agenda rembuk. Senator asal Lombok Tengah tersebut menilai keberadaan Satgas adalah instrumen krusial untuk memutus mata rantai kekerasan di lembaga pendidikan agama.
“Ini (Satgas) sangat penting untuk meminimalisir agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa depan,” tegas TGH Ibnu Khalil.
Ia pun mengajak seluruh pimpinan pondok pesantren untuk kembali mengevaluasi dan memperkuat rasa aman di lingkungan masing-masing.
“Rembuk Pesantren ini kita harapkan menjadi batu loncatan awal untuk mengumpulkan segala gagasan, demi mengembalikan marwah pondok pesantren sebagai tempat pendidikan yang positif, aman, dan mencetak generasi penerus yang berakhlak mulia,” pungkasnya. (Red)