MATARAM, SASAK TIMES – Kematian tragis Muhammad Gibran akibat kebrutalan kelompok gengster yang berkeliaran di Kota Mataram memantik kecaman keras dari jajaran Karang Taruna Kabupaten Lombok Tengah. Tragedi berdarah ini dinilai sebagai bukti daruratnya sistem keamanan di ibu kota provinsi, yang menuntut tindakan radikal dari seluruh pemangku kebijakan.
Ketua Karang Taruna Lombok Tengah, Saddam Husen, menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kejahatan jalanan tersebut. Secara emosional, Saddam menyoroti bahwa Kota Mataram adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat pendidikan tempat berhimpunnya pelajar dari semua suku, agama, dan ras se-Indonesia.
”Secara pribadi, adik saya sendiri sedang menempuh pendidikan di Mataram. Kami tidak ingin ada lagi adik-adik kita, atau warga mana pun, yang menjadi korban dengan kejadian yang sama. Kami bersikap tegas, meminta aparat penegak hukum dan Wali Kota Mataram untuk lebih menjaga keamanan, karena kejadian seperti ini membuat resah masyarakat, orang tua, dan saudara-saudara di wilayah masing-masing,” tegas Saddam.
Lebih lanjut, Saddam mendesak agar para pelaku kejahatan ini dihukum seberat-beratnya, kendati mereka masih berstatus di bawah umur. Ia mencontohkan preseden buruk di mana pelaku kejahatan serupa pernah diberikan kebebasan sehingga tidak menimbulkan efek jera, yang berujung pada hilangnya nyawa di kasus saat ini. Guna mengawal hal ini, Karang Taruna Loteng akan segera bersurat resmi ke Kapolda NTB, serta menjadwalkan audiensi bersama Kapolresta dan Wali Kota Mataram untuk memastikan sistem keamanan dibenahi agar tragedi ini tak terulang.
Di sisi lain, Wakil Ketua Karang Taruna Lombok Tengah, Kusnadi Unying, melancarkan kritik tajam yang dikerucutkan ke dalam empat catatan penting bagi empat institusi kunci:
Catatan untuk Wali Kota Mataram: Pemkot didesak memperketat keamanan kota karena Mataram adalah pusat pendidikan orang-orang yang merantau dari seluruh Indonesia. Kusnadi mengingatkan insiden beberapa bulan lalu, di mana penjahat jalanan yang ditangkap hanya dipenjara tiga hari lalu dikeluarkan dengan dalih di bawah umur. Pembiaran inilah yang dituding memicu keresahan fatal di tengah masyarakat.
Catatan untuk Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan): APH diminta untuk tidak kaku dan bersembunyi di balik Undang-Undang Perlindungan Anak. Kusnadi menegaskan, hukuman setimpal wajib diberikan karena insiden ini telah menghilangkan nyawa orang lain, terlebih korban yang tewas (Gibran) ternyata juga masih anak di bawah umur.
Catatan untuk Dinas Sosial dan P3A NTB: Didesak untuk mengambil langkah preventif dan rehabilitatif yang nyata di akar, bukan sekadar respons pasca-kejadian. Mengingat fenomena gengster ini melibatkan anak-anak, dinas terkait dituntut “turun gunung” melakukan pembinaan intensif, pengawasan lingkungan sosial, serta memutus mata rantai pergaulan yang memicu premanisme remaja di NTB.
Catatan untuk Legislatif (DPR RI): Mendesak segera dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Harus ada batasan dan garis tegas dalam undang-undang tersebut. Jika tindakan seorang anak sudah merenggut nyawa manusia, maka perlindungan khusus tersebut harus dikesampingkan dan pelaku wajib dijerat dengan hukuman yang seberat-beratnya.
”Jika hukum ini menjadi acuan aparat sehingga anak-anak pelaku kejahatan berat ini bebas lagi, maka mau sampai kapan nyawa orang terus melayang? Hukum setimpal harus ditegakkan,” tutup Kusnadi.
Red/Sasaktimes