HukumNasionalOpiniPemuda

Dugaan Penyadapan Prabowo Sasar Tuduhan Makar, Kusnadi Unying: Jangan Biarkan Hukum Mendahului Pembuktian!

• 5 November 2026
- Iklan / Advertorial -
[ Slot Iklan Atas Berita ]

LOMBOK TENGAH, SASAK TIMES – Polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini menyita perhatian publik. Ditambah lagi, pernyataan pihak Istana yang menyebut tindakan tersebut berpotensi mengarah pada perbuatan makar kian menambah dimensi serius dalam persoalan ini.

​Menanggapi derasnya opini politik tersebut, Kusnadi Unying menegaskan bahwa di tengah simpang siur penilaian publik, hukum tidak boleh dibangun di atas prasangka, apalagi kesimpulan yang mendahului proses pembuktian.

​Menurut Kusnadi, persoalan ini perlu dilihat secara jernih dan proporsional. Jika terbukti terjadi penyadapan tanpa kewenangan dan prosedur yang sah, tindakan tersebut tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa memandang jabatan atau kekuasaan. Namun, melabeli suatu tindakan sebagai perbuatan makar merupakan persoalan hukum yang jauh lebih serius dan tidak bisa disimpulkan begitu saja hanya berdasarkan dugaan penyadapan semata.

​Dalam perspektif hukum pidana, istilah makar tidak dapat digunakan secara bebas untuk menggambarkan setiap tindakan yang dianggap mengancam kepala negara. Kusnadi menyoroti Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang secara khusus mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden—yakni tindakan dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Sementara Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

- Iklan / Sponsor -

​”Artinya, ada unsur maksud atau tujuan tertentu yang harus dibuktikan. Apakah dugaan penyadapan secara otomatis telah memenuhi unsur-unsur tersebut? Belum tentu. Harus ada pendalaman terhadap motif, tujuan, serta Rangkaian tindakan nyata yang berkaitan dengan upaya melumpuhkan kepala negara atau menggulingkan pemerintahan,” ujar Kusnadi.

​Ia menekankan pentingnya membedakan antara dugaan pidana penyadapan ilegal dan tindak pidana makar karena keduanya memiliki konstruksi hukum serta unsur pembuktian yang berbeda. Jangan sampai semua tindakan yang dianggap mengancam kepentingan kekuasaan kemudian dengan mudah diberi label makar.

​Terkait penetapan sejumlah tersangka atas dugaan penyadapan ilegal oleh aparat penegak hukum, Kusnadi mengingatkan bahwa status tersangka harus dihormati sepanjang sesuai hukum acara. Namun, status tersebut jangan diartikan sebagai vonis bersalah atau pembenaran untuk menempelkan tuduhan pidana lain yang unsur-unsurnya masih harus dibuktikan di persidangan.

​Lebih lanjut, Kusnadi mendesak penyidik untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai motif sebenarnya di balik penyadapan tersebut: apakah terdapat kepentingan pribadi, persaingan kekuasaan, upaya memperoleh informasi tertentu, atau alasan lain.

​Ia memberi gambaran, jika pemantauan dilakukan dengan tujuan mendeteksi ancaman terorisme atau melindungi keselamatan Presiden, tindakan itu tidak serta-merta bisa disebut makar. Tujuan positif tidak otomatis menghapus sifat melawan hukum dari penyadapan tanpa kewenangan, namun sebaliknya, penyadapan ilegal juga tidak otomatis membuktikan adanya maksud makar.

​”Penyelidikan dan penyidikan harus bekerja secara objektif. Motif tidak boleh ditebak, unsur pidana tidak boleh dipaksakan, dan kesimpulan hukum tidak boleh dibentuk berdasarkan tekanan opini publik. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang menempatkan kekuasaan di atas hukum,” tegasnya.

​Kusnadi mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) berlaku bagi siapa saja, baik rakyat biasa, pejabat negara, maupun mantan pejabat strategis institusi kepolisian. Penegakan hukum diharapkan tetap menjaga objektivitas agar istilah makar tidak berubah menjadi instrumen legitimasi kekuasaan semata, melainkan tetap menjadi instrumen pencarian keadilan yang sah.

- Iklan / Advertorial -