LOMBOK TENGAH, Sasak Times — Eskalasi kekecewaan masyarakat Praya Barat terkait hancurnya jalan akibat aktivitas kendaraan berat dan truk tronton yang diduga melebihi tonase (overload) semakin memanas. Di tengah minimnya respons konkret dari Eksekutif dan Legislatif Lombok Tengah, Kepala Desa Bonder kini tampil mengambil sikap tegas.
Bukan hanya menyoroti infrastruktur yang hancur, Kades Bonder juga bereaksi keras atas munculnya stigma negatif atau cap “premanisme” dan “pengangguran” yang diarahkan kepada para pemuda yang selama ini bersuara menuntut perbaikan jalan.
Melalui pernyataan tertulisnya kepada Sasak Times, Kamis (9/7), Kades Bonder secara lugas pasang badan membela pergerakan warganya. Ia menilai, kemarahan yang terjadi di akar rumput bukanlah bentuk premanisme, melainkan akumulasi dari pembiaran panjang oleh pemerintah daerah.
“Mudah sekali memberi cap ‘premanisme’ kepada pemuda. Namun jauh lebih sulit mengakui bahwa kemarahan itu lahir dari pembiaran yang berlangsung bertahun-tahun,” tegas Kades Bonder.
Lebih lanjut, ia membeberkan ironi yang terjadi di wilayahnya. Praya Barat yang notabene merupakan kawasan penyangga pariwisata dan penyumbang pendapatan daerah, justru dianaktirikan dalam hal prioritas pembangunan infrastruktur.
“Pajak dipungut, investasi terus didorong, tetapi masyarakat justru menyaksikan jalan rusak, semak belukar menutup badan jalan, dan infrastruktur yang tak kunjung menjadi prioritas. Ketika wilayah lain cepat mendapat perhatian, Praya Barat berkali-kali merasa harus menunggu,” urainya.
Sentil Pengawasan Instansi Terkait
Menyikapi hilir mudiknya kendaraan raksasa proyek yang bebas merusak jalan kelas III tanpa hambatan, sang Kades mempertanyakan fungsi pengawasan dari instansi terkait di Pemkab Lombok Tengah. Ia mendesak pemerintah untuk melihat akar persoalan, bukan sekadar menyalahkan aksi protes warga.
“Jika truk tronton, kendaraan proyek, dan kendaraan bermuatan berlebih bebas melintas hingga merusak jalan, bukankah yang lebih dulu patut dipertanyakan adalah pengawasan dan penegakan aturan? Bukankah kewajiban pemerintah memastikan aturan dipatuhi sebelum masyarakat merasa perlu bersuara?” tanyanya tajam.
Kades Bonder juga mengingatkan bahwa masyarakat sebenarnya sudah menempuh berbagai jalur prosedural, mulai dari musrenbang hingga komunikasi forum. Namun, semua itu seolah menguap tanpa penyelesaian nyata.
Tantang Pejabat Turun ke Lapangan
Menjelang wacana hearing yang akan digelar dalam waktu dekat, Kades Bonder melontarkan tantangan terbuka kepada jajaran pemerintah daerah dan wakil rakyat untuk berani menghadapi realitas lapangan, bukan sekadar berteori di dalam ruangan.
“Sebagai Kepala Desa, saya memahami betul kondisi di lapangan. Yang dibutuhkan masyarakat bukan saling menyalahkan, melainkan keberanian pemerintah dan wakil rakyat untuk hadir, mendengar, melihat langsung kerusakan, lalu bertindak,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan sebuah sentilan telak bagi pihak-pihak yang kerap meremehkan pergerakan pemuda desa.
“Keadilan tidak lahir dari pernyataan di balik meja, tetapi dari keberpihakan kepada masyarakat yang setiap hari merasakan akibatnya. Pemuda tidak nganggur, mereka hanya bergerak karena melihat wilayahnya tidak diperhatikan. Yang nganggur itu yang ngecap orang nganggur, karena mereka harus dengar suara pemuda di Praya Barat,” tutup Kades Bonder.
Pernyataan keras dari pucuk pimpinan Desa Bonder ini dipastikan akan menjadi pukulan telak bagi Pemkab Lombok Tengah, sekaligus menjadi pemantik semangat bagi elemen masyarakat dan NGO yang bersiap menggelar aksi besar-besaran menuntut transparansi tata ruang dan perizinan.(Red/Sasaktimes)