Opini Oleh : Gigih Agayansa
Setiap kali kontestasi politik desa tiba, suasana sekitar kita mendadak hangat—bahkan tak jarang menjadi panas. Di warung kopi, gardu ronda, hingga grup WhatsApp, berbagai informasi berseliweran. Namun, kita perlu lebih jeli dan bijak membaca situasi. Sering kali, ada narasi-narasi yang dikemas seolah-olah lahir dari rasa “kepedulian demi kemajuan desa”, padahal di balik bungkus manis itu tersimpan niat untuk menjatuhkan, memprovokasi, dan menyebarkan kebencian.
Kita harus berani membedah secara kritis: Apakah pesan ini lahir dari kepedulian tulus, atau sekadar taktik manipulatif untuk meracuni akal sehat kita?
Membenci lawan politik, menyerang ranah pribadi calon tertentu, apalagi sampai memusuhi tetangga dan saudara sendiri hanya karena beda pilihan adalah bentuk kematian nalar dalam berdemokrasi. Beda pandangan politik adalah hal lumrah, tetapi menumbalkan tali silaturahmi yang dibangun bertahun-tahun demi kepentingan politik sesaat adalah tindakan konyol yang sama sekali tidak bisa dibenarkan.
Sering kali tanpa disadari, manipulasi emosi berkedok kepedulian bekerja sangat halus. Pihak-pihak tertentu sengaja mengeksploitasi rasa cinta kita pada desa untuk menanamkan benih kecurigaan. Ketika kita mulai memandang tetangga sendiri sebagai musuh hanya karena perbedaan baliho di depan rumah, saat itulah kita harus sadar bahwa kita sedang diadu domba oleh agenda politik pragmatis.
Satu hal mendasar yang harus kita tegaskan kembali: politik adalah alat untuk melayani, bukan sarana untuk menjadi penguasa. Jabatan kepala desa bukanlah panggung pamer kekuasaan, piala bergilir, atau ajang superioritas kelompok. Itu adalah amanah berat untuk mengabdi kepada warga. Ketika niat melayani bergeser menjadi ambisi berkuasa, nilai kepemimpinan langsung runtuh dan yang tersisa hanyalah konflik kepentingan yang merugikan masyarakat luas.
Kedewasaan berpikir ini menjadi kian krusial mengingat masa jabatan kepala desa kini berlangsung selama 8 tahun. Keputusan yang kita ambil di bilik suara akan menyandera atau memajukan arah pembangunan desa dalam rentang waktu yang sangat panjang. Masa kepemimpinan 8 tahun ini terlalu mahal jika harus dikorbankan demi dendam politik, kebencian, dan perpecahan sentimental yang pada akhirnya hanya melumpuhkan kemajuan desa kita sendiri.
Padahal, benteng terkuat masyarakat desa adalah gotong royong dan kebersamaan yang sudah diuji oleh waktu. Kontestasi politik desa hanyalah siklus rutin lima atau delapan tahunan, sedangkan ikatan kekeluargaan dan kerukunan warga adalah kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak ada kemenangan politik yang sepadan jika bayarannya adalah retaknya hubungan persaudaraan dan hilangnya rasa saling percaya di tanah kelahiran sendiri.
Oleh karena itu, mari kita kembalikan esensi demokrasi desa ke jalurnya yang sejati : pertarungan gagasan untuk kesejahteraan bersama. Menjadi pemilih yang kritis berarti berani menolak segala bentuk adu domba, mengabaikan black campaign, dan tidak tergiur oleh narasi-narasi provokatif. Sebab pada akhirnya, setelah panggung politik usai, kita semua tetaplah warga dari desa yang sama yang harus hidup berdampingan.
Mari kita terapkan tiga langkah kritis ini agar tidak menjadi korban manipulasi politik :
Saring Sebelum Sharing : Uji kritis setiap berita yang masuk. Tanyakan buktinya sebelum membagikan narasi yang memancing amarah, meskipun dibungkus jargon “demi kebaikan desa”.
Fokus pada Gagasan, Bukan Kebencian: Cermati program kerja, rekam jejak, dan rasionalitas solusi yang ditawarkan para calon, bukan gosip pribadi atau isu emosional tanpa dasar.
Utamakan Persaudaraan : Ingatlah bahwa ketika syukuran maupun musibah datang, tetangga dan saudara di sekeliling kitalah yang pertama kali mengulurkan tangan, bukan para elit politik.
Pilkades adalah ajang mencari pelayan rakyat yang tepat, bukan wadah memelihara dendam. Mari kita kawal pesta demokrasi desa dengan akal sehat yang tajam, hati yang bersih, dan keberanian untuk menjaga kerukunan bersama.
