SASAK TIMES – Demokrasi sering kali hanya dimaknai sebagai urusan elite politik di ibu kota atau perdebatan wakil rakyat di gedung parlemen. Padahal, urat nadi sesungguhnya dari demokrasi Indonesia berada di akar rumput, yakni di desa-desa. Di sinilah letak pertarungan paling nyata, dan di sinilah pemuda desa harus mengambil peran sentral, bukan sekadar menjadi penonton.
Selama bertahun-tahun, peran pemuda di tingkat desa kerap dipandang sebelah mata. Mereka sering kali hanya dilibatkan sebagai panitia teknis acara agustusan atau, yang paling ironis, sekadar menjadi alat mobilisasi massa menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) maupun Pemilu. Setelah kontestasi usai, suara mereka kembali dibungkam oleh dominasi kaum tua atau elite desa.
Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Pemuda desa harus bangkit dan menyadari bahwa merawat demokrasi di kampung halaman adalah kunci untuk menyelamatkan masa depan mereka sendiri.
Menjebol Tembok “Politik Uang” Ancaman terbesar demokrasi di tingkat desa adalah pragmatisme dan money politics (politik uang). Kebiasaan menukar suara dengan selembar uang jelang hari pencoblosan telah melahirkan para pemimpin yang lebih sibuk mengembalikan modal kampanye ketimbang membangun desa.
Pemuda, dengan idealisme dan nalar kritisnya, harus menjadi garda terdepan untuk memutus mata rantai ini. Edukasi politik kepada masyarakat tentang bahaya menggadaikan masa depan desa selama 6 tahun hanya demi uang seratus ribu rupiah harus terus digaungkan oleh kaum muda.
Mengawal Transparansi Dana Desa Merawat demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Pasca-pemilihan, tugas pemuda justru semakin berat: mengawasi jalannya roda pemerintahan. Dengan kucuran Dana Desa yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya, potensi penyelewengan sangat terbuka lebar jika tidak ada pengawasan dari masyarakat.
Pemuda tidak boleh apatis. Mulailah hadir dan berani bersuara di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pertanyakan arah kebijakan desa, kritisi program yang tidak berpihak pada rakyat kecil, dan tuntut transparansi pengelolaan anggaran. Pemuda harus memastikan bahwa setiap rupiah dari Dana Desa digunakan untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan infrastruktur, bukan untuk memperkaya segelintir elite perangkat desa.
Melek Digital sebagai Senjata Di era digital, pemuda desa memiliki senjata mematikan bernama media sosial dan akses informasi. Gunakan teknologi ini untuk merawat demokrasi. Jadikan ruang digital sebagai wadah untuk berdiskusi, menyebarkan transparansi anggaran desa, hingga melaporkan temuan maladministrasi secara elegan dan berdasar fakta.
Desa tidak akan maju jika pemudanya memilih diam, merantau tanpa peduli kampung halaman, atau pasrah pada keadaan. Demokrasi di desa butuh darah segar, butuh keberanian, dan butuh idealisme yang belum terkontaminasi.
Sudah saatnya pemuda desa berhenti menjadi objek politik dan mulai mengambil alih kemudi sebagai subjek perubahan. Karena jika bukan pemuda yang merawat dan menjaga desanya sendiri, lalu siapa lagi?
(Red/Sasaktimes)
