SASAK TIMES – Jika kita mengamati peta ketatanegaraan hari ini, ada satu realitas yang tidak bisa dipungkiri, jumlah jabatan politik dan institusi pemerintahan terus mengalami penambahan secara signifikan.
Mulai dari pemekaran wilayah daerah otonomi baru (yang otomatis melahirkan kursi Gubernur, Bupati/Wali Kota, hingga ribuan kursi DPRD baru), gemuknya postur kementerian dan lembaga di tingkat pusat, hingga regulasi terbaru yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa. Panggung politik kita kini semakin padat oleh kursi-kursi kekuasaan.
Di tengah situasi ini, keluhan klasik sering terdengar di warung kopi: “Ah, makin banyak pejabat, hidup rakyat tetap begini-begini saja. Malas ngurusin politik!”
Sikap apatis atau anti-politik ini sangat manusiawi dan bisa dipahami sebagai bentuk kelelahan publik. Namun, tahukah Anda bahwa bersikap masa bodoh di era birokrasi yang semakin gemuk ini justru sangat berbahaya?
Faktanya, setiap penambahan jabatan politik berbanding lurus dengan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang dikelola. Gaji, tunjangan, hingga kewenangan untuk memotong pajak dan menentukan harga kebutuhan pokok berada di tangan mereka. Jika orang-orang baik dan cerdas memilih untuk diam, maka kursi-kursi yang semakin banyak ini hanya akan diisi oleh para pemburu rente yang mementingkan kelompoknya semata.
Agar kita tidak terus-terusan menjadi objek penderita yang harus membayar pajak demi membiayai birokrasi, mari bangun kesadaran politik dengan tiga prinsip mutlak berikut :
1. Tolak Politik Uang, Harga Diri Jangan Digadaikan Dengan semakin banyaknya kursi kekuasaan yang diperebutkan, persaingan politik menjadi sangat brutal. Penyakit paling mematikan dalam kondisi ini adalah money politics (politik uang).
Menerima “serangan fajar” berupa amplop berisi seratus atau dua ratus ribu rupiah mungkin menolong dapur untuk sehari. Tapi mari berhitung logis. Ketika seorang calon pemimpin menghabiskan dana tak berseri untuk membeli suara, fokus utamanya saat duduk di kursi jabatan bukanlah membangun jalan, sekolah, atau subsidi pupuk. Fokusnya adalah balik modal! Jangan gadaikan masa depan kampung dan daerah kita hanya demi uang yang habis dalam sekejap.
2. Jangan Tersesat di Hutan Jabatan, Bedah Rekam Jejaknya! Banyaknya jabatan politik berarti semakin banyak pula baliho senyum manis yang bertebaran menjelang pemilihan. Edukasi politik mengajarkan kita untuk menjadi pemilih yang rasional dan tidak mudah silau oleh slogan atau sekadar ikatan keluarga.
Jangan memilih hanya karena ia rajin menyumbang saat kampanye. Pilihlah berdasarkan rekam jejak. Apa profesinya selama ini? Apa kontribusinya untuk warga sebelum ia punya niat mencalonkan diri? Jika sebelum kampanye ia tidak pernah peduli pada urusan warga, mustahil ia akan peduli setelah menduduki jabatan yang nyaman.
3. Partisipasi Aktif Tidak Berhenti di Kotak Suara Banyak yang mengira bahwa tugas politik rakyat tuntas begitu paku ditusukkan ke kertas suara. Padahal, esensi demokrasi yang sesungguhnya baru dimulai setelah para pejabat itu dilantik.
Semakin banyak politisi, semakin ketat pengawasan yang dibutuhkan. Masyarakat yang melek politik harus berani bersuara dan mengawal jalannya pemerintahan. Jangan takut untuk menuntut transparansi anggaran desa di Musrenbangdes, mempertanyakan alokasi dana pokir (pokok pikiran) anggota dewan, atau mengkritik kebijakan yang menyusahkan rakyat.
Kesimpulan Menjadi melek politik tidak berarti Anda harus mengenakan seragam partai atau ikut menjadi tim sukses yang saling hujat di media sosial. Melek politik berarti Anda sadar penuh akan hak-hak Anda sebagai warga negara yang membayar pajak.
Semakin gemuk panggung kekuasaan hari ini, semakin nyaring pula suara rakyat dibutuhkan. Mari kita berhenti apatis, karena demokrasi yang kuat tidak pernah lahir dari masyarakat yang diam.
(Red/Sasaktimes)
